KEMANDIRIAN PESANTREN ALA SIDOGIRI (1)

Oleh Mokh. Syaiful Bakhri, S. Sos

Bakhri71@gmail.com Sidogiri Kraton Pasuruan Jawa Timur Hp 08123305871

Pada 4 Mei 2021 yang lalu Kementrian Agama meluncurkan "Peta Jalan Kemandirian Pesantren” dan menetapkan sembilan pesantren sebagai pilot project. Kesembilan pesantren tersebut yaitu Pesantren Asadiyah Kalimantan Utara, Pesantren Nahdlatul Ulum Maros Sulawesi Selatan, Pesantren Dayah Darul Atiq NAD, Pesantren Qomarul Huda NTB, Pesantren Al Imdad Yogyakarta, Pesantren At Tahdzib Jawa Timur, Pesantren Tarbiyatul Banin Cirebon, Pesantren Al Amin Riau dan Pesantren Raudatul Mubtadiin Jawa Tengah.[1]

Menurut  Menag Yaqut Cholil Qoumas, ada tiga alasan memandirikan pesantren. Pertama, pesantren sudah teruji sebagai pusat pendidikan yang bisa bertahan bertahun-tahun, dan pesantren juga memiliki SDM yang melimpah yang berpotensi menjadi SDM yang unggul. Kedua, pesantren dan masyarakat sekitarnya memiliki sumber daya ekonomi yang bila dikelola dengan baik bisa menjadi potensi ekonomi yang berkelanjutan.  Ketiga, lembaga ini juga memiliki jejaring antar pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Jaringan itu terbentuk baik dari relasi guru-murid (alumni), maupun dari sanad keilmuan. Jejaring ini menjadi foktor potensial bagi pengembangan ekonomi umat. Sinergi ekonomi antar pesantren bisa menjadi kekuatan yang dapat menopang perekonomian bangsa.[2]

Ikhtiar Kemenag untuk memandirikan pesantren itu tentu saja sangat baik namun juga mengesankan bahwa pesantren itu masih belum mandiri sehingga perlu diupayakan kemandiriannya.. Benarkah pesantren itu belum mandiri dan perlu diupayakan kemandiriaannya oleh Pemerintah dalam hal ini Kemenang? Tentu saja tidak semua pesantren belum mandiri. Sembilan pesantren yang menjadi pilot project Kemenag tersebut kemungkinan besar memang masih belum mandiri versi Kemenag sehingga masih perlu untuk dimandirikan.

Namun beberapa pesantren besar di Jawa Timur seperti Pondok Pesantren Sidogiri, Pondok Pesantren Lirboyo, Pondok Pesantren Gontor maupun Pondok Pesantren Gontor dan mungkin saja pondok pesantren lainnya, sejak berdiri sampai sekarang merupakan pesantren yang mandiri. Pondok Pesantren Sidogiri, misalnya, menempati urutan pertama sebagai pesantren terbaik dan mandiri baik dalam kurikulum pendidikan maupun finansialnya.[3]

Karena itu, Pondok Pesantren Sidogiri “berani” menolak dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah. Sejak 2011,  Pondok Pesantren Sidogiri menolak dana BOS senilai Rp 1,4 miliar dari Pemerintah. “Kami bisa mendapat income yang lebih besar dari BOS, yaitu Rp 1,7 miliar per tahun,” ujar Ketua Pengurus Koperasi BMT UGT Sidogiri H. Mahmud Ali Zain.[4] Sebenarnya bukan hanya dana BOS saja yang ditolak, Pondok Pesantren Sidogiri kerap menolak berbagai bantuan dari Pemerintah karena dianggap sumbernya tidak jelas alias syubhat.[5]

Artikel ini secara khusus mengkaji bagaimana Pondok Pesantren Sidogiri merintis kemandirian finansialnya? Mengapa Pondok Pesantren Sidogiri menolak dana BOS dan tidak mau menerima bantuan dari Pemerintah? Bagaimana Pondok Pesantren Sidogiri dan para alumninya mengembangkan bisnis dan usahanya pada era disrupsi? Faktor-faktor apa saja yang mendukung kemandirian Pondok Pesantren Sidogiri?

[1] https://mediaindonesia.com/humaniora/402990/kemenag-luncurkan-peta-jalan-kemandirian-pesantren. Diakses pada pada Ahad 26 September 2021 pukul 09.18

[2]  https://kemenag.go.id/read/menag-ungkap-tiga-alasan-prioritaskan-kemandirian-pesantren-74ram. Diakses pada pada Ahad 26 September 2021 pukul 09.15

[3] https://www.kelaspintar.id/blog/edutech/pondok-pesantren-dengan-sistem-pendidikan-terbaik-di-indonesia-6049/ Diakses pada pada Ahad 26 September 2021 pukul 09.20

[4] https://www.republika.co.id/berita/mdsbau/pesantren-sukses-kembangkan-koperasi-2. Diakses pada pada Sabtu 25 September 2021 pukul 10.30

[5] Sumber: https://duta.co/mengapa-pp-sidogiri-menolak-bantuan-syubhat-pemerintah-ini-rekomendasinya Diakses pada pada Sabtu 25 September 2021 pukul 10.40