BMT UGT Sidogiri Bantu Pemerintah Salurkan Kredit UMI
Koperasi BMT UGT Sidogiri pada tahun 2017 telah membantu Kementrian Keuangan Republik Indonesia untuk menyalurkan dana kredit ultramikro (UMI) sebesar Rp 50 miliar. Koperasi BMT UGT Sidogiri berhasil menyalurkan Rp 50 miliar dana UMI dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia kepada 11 ribu anggotanya di seluruh Indonesia.
“Untuk wilayah Malang Raya saja, Koperasi BMT UGT Sidogiri menyalurkan dana UMI Rp 3 miliar kepada 700 anggota pembiayaan Koperasi BMT UGT Sidogiri yang saat itu penyalurannya dipantau langsung oleh Ibu Sri Mulyani selaku Mentri Keuangan Republik Indonesia,” papar Ketua Pengurus Koperasi BMT UGT Sidogiri H. Abd. Majid Umar .
Berdasarkan data dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP), pada tahun 2017 Kementrian Keuangan Republik Indonesia telah melakukan akad dengan total nilai Rp 211 miliar untuk 5 koperasi yang berafiliasi dan diusulkan NU yaitu KSPPS BMT UGT Sidogiri (Pasuruan, Rp 50 miliar), KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera (Semarang, Rp 100 miliar), KSSPS BMT El Anugrah Sejahtera (Langkat, Rp 8 miliar), KSPPS BMT Nuansa Umat Jatim (Sumenep, Rp 50 miliar) dan KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi (Jepara, Rp 3 miliar);
“Penyaluran dana kredit UMI sebesar Rp 50 miliar melalui Koperasi BMT UGT Sidogiri pada tahun 2017 dinilai berhasil dengan sistem pendampingan usaha kepada UMK dan transparan dan kondisi saat ini sudah hampir lunas pengembaliannya sehingga kami mendapat kepercayaan dari Kemenkeu untuk menyalurkan dana kredit UMI dengan porsi yang lebih besar lagi,” papar H. Abd. Majid Umar.
Program penyaluran kredit UMI dari Kemenkeu ini, menurut H. Abd. Majib Umar sejalan dengan salah satu misi Pengurus Koperasi BMT UGT Sidogiri periode 2019-2022 yang menekankan pada peningkatan kesejahteraan Anggota dan sinergi ekonomi antar Anggota.
Menurut H. Abd. Majid Umar, dana UMI porsi yang lebih besar tersebut nantinya akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada aggota Koperasi BMT UGT Sidogiri yang tersebar di 10 provinsi di Indonesia. “Dana UMI dengan porsi yang lebih besar dari Kemenkeu sudah kami ajukan sejak 2018, Alhamdulillah, sudah mendapat lampu hujau pencairannya dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia,” jelasnya.
